Pemerintah Cari Calon Komisaris Freeport Berkualitas Tinggi

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menentukan komisaris PT Freeport Indonesia (PTFI) yang menjadi wakil pemerintah di bulan Mei 2010. Saat ini uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sedang berlangsung.

"Mudah-mudahan paling lambat Mei barangkali sudah bisa (diangkat menjadi komisaris)," kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar di kantornya, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (5/4/2010).

Menurutnya, saat ini sudah ada beberapa kandidat yang mengikuti tes tersebut tidak hanya dari internal BUMN dan pemerintah saja, tetapi juga dari berbagai pihak.

"Kami sedang mencari beberapa kandidat, karena ini kelasnya harus yang high quality untuk bisa mengimbangi. Kita cari komisaris yang betul-betul berkapasitas dan punya kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan Freeport," ungkapnya.

Meski demikian, pemerintah mengaku tidak memiliki kriteria khusus untuk calon komisaris PTFI tersebut. Sebelumnya, perusahaan tambang asal AS itu sudah meminta pemerintah untuk mengajukan nama yang akan mengisi posisi Komisaris Freeport.

Sejak didirikan PTFI pada tahun 1967, pemerintah memang tidak memiliki wakil di Freeport karena saat ini kepemilikan saham pemerintah di sana masih minoritas yaitu hanya 9,36 persen.

Dari 18 komisaris yang ada di Freeport terdapat 6 orang Indonesia dan 12 orang warga negara asing. Sementara dari 5 orang yang duduk di jajaran direksi terdiri dari 3 warga negara asing dan 2 warga negara Indonesia. Posisi seluruh warga negara Indonesia tersebut sifatnya independen dan tidak mewakili kepentingan pemerintah.

Dengan masuknya komisaris maka diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah di sana. Pasalnya selama ini pemerintah hanya bisa bertemu dengan pihak Freeport pada saat RUPS. (detik finance)