Pembatasan Premium Dicurigai Untuk Bantu SPBU Asing

Jakarta - Rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan konsumsi BBM subsidi terus mendapat kritikan. Kebijakan ini dituding sebagai langkah menolong SPBU asing yang sepi pelanggan.

Demikian disampaikan oleh Kurtubi, selaku pengamat perminyakan yang juga pengajar Pascasarjana FEUI dalam diskusi energi yang diadakan di ruang FPPP DPR RI, Jakarta (25/3/2011).


"Kebijakan ini juga berpotensi dicurigai untuk menolong Pompa Bensin Asing yang selama ini masih sepi pelanggan, karena kemungkinan Pompa Asing (SPBU) akan memperoleh luapan pelanggan baru yang berasal dari mantan pengguna premium," tambah Kurtubi.

Kurtubi mengatakan, pemerintah diminta cepat mencari cara untuk bisa menahan laju kenaikan anggaran subsidi BBM yang terus 'bobol'. Kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi tak akan bisa menekan anggaran subsidi.

Menurut Kurtubi, volume konsumsi premium yang dibutuhkan masyarakat akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk.

"Selain itu, akan ada gelombang migrasi pemakai pertamax yang pindah ke premium, mengingat disparitas harganya terus melebar," lanjut Kurtubi.

Kurtubi menilai, sejauh ini, kebijakan yang ingin pemerintah lakukan dengan membuat kebijakan pengaturan atau pembatasan subsidi BBM dinilai salah.

"Kebijakan tersebut menggiring rakyat untuk pindah dari minyak ke minyak. Padahal seharusnya yang benar adalah buat kebijakan untuk pindah dari minyak ke non-minyak (BBG)," ujar Kurtubi.

Selain itu, dirinya menilai kebijakan pembatasan BBM subsidi tersebut akan menjadi sulit menjaga dan mengawasi penyelewengan penggunaan BBM subsidi. Mengingat kendaraan berpelat kuning dan sepeda motor berjumlah sangat banyak (60 juta), perlu dijaga mana yang tidak menjual kembali premiumnya.

"Ini juga sama seperti menaikkan harga BBM, yang dirasa masih sangat tinggi bagi masyarakat pemilik kendaraan pelat hitam kalangan menengah ke bawah," katanya.

http://www.detikfinance.com/read/2011/03/25/120107/1601172/1034/pembatasan-premium-dicurigai-untuk-bantu-spbu-asing

Baca Selengkapnya......

Parah! Kondisi Investasi Migas RI Termasuk Terburuk di Dunia

Jakarta - Kondisi investasi di bidang minyak dan gas Indonesia dinilai masih sangat buruk. Indonesia berada di rangking 111 dari 113 negara dalam survei kondisi investasi migas versi Global Petroleum Survey 2010.

Demikian disampaikan oleh Direktur Center for Petroleum and Energy Economic Studies, Kurtubi pada diskusi energi yang dilaksanakan di ruang Fraksi PPP DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (25/3/2011).

"Kondisi investasi migas di Indonesia sangat buruk. Kita berada di rangking 111 dari 113 negara di dunia," kata Kurtubi.

Berdasarkan survei dari Global Petroleum Survey 2010, Indonesia memiliki kondisi investasi migas paling buruk di kawasan Oceania. Lebih buruk dari Papua Nugini (PNG), Malaysia, Brunei, Filipina, Australia, Selandia Baru.

"Kita hanya lebih baik sedikit dari Timor Timur," timpal Kurtubi.

Ia menjelaskan, penyebab buruknya kondisi investasi tersebut disebabkan masih adanya tindak korupsi serta minimnya data yang dibutuhkan bagi investor.

"Kita juga perlu menggan UU Migas No 22/2001. Substansi UU Migas yang harus dirubah dengan menyederhanakan pola B to B, mengefisiensikan pengelolaan BBM dengan pola 'integrated oil company' bagi Pertamina, memberlakukan sistem 'lex specialist', dan memperjelas definisi dan pengelola aset kekayaan cadangan minyak nasional," tutur Kurtubi.

Dari segi birokrasi, dirinya juga menilai bahwa banyak investor yang dirumitkan dengan birokrasi yang 'ribet'. Akibatnya industri migas di Indonesia semakin memburuk, hampir tidak ada investasi baru di beberapa blok migas selama selama 10 tahun ke belakang.

"Berdasarkan undang-undang yang lama, para investor hanya perlu bertemu dan meneken kontrak (PSC/Production Sharing Contract) dengan Pertamina saja," ucapnya.

Kurtubi menambahkan, kondisi investasi migas itu bertambah aneh dengan adanya kebijakan dimana investor migas harus membayar bermacam jenis pajak selama masa eksplorasi. Padahal, di undang-undang yang lama, investor hanya perlu membayar pajak setelah mereka menemukan dan mengeksplorasi migas.

http://www.detikfinance.com/read/2011/03/25/122411/1601186/1034/parah-kondisi-investasi-migas-ri-termasuk-terburuk-di-dunia
Baca Selengkapnya......

ADB Kembali Kasih Utangan US$ 200 Juta ke RI

Jakarta - Bank Pembangunan Asia (ADB) kembali memberikan pinjaman sebesar US$ 200 juta ke Indonesia untuk membantu sektor energi dan perdagangan khususnya untuk mendorong ekspor.

Dewan Direktur ADB telah menyetujui pinjaman tersebut hari ini yang diberikan kepada Indonesia Eximbank, dan juga kepada lembaga-lembaga yang memberikan jasa bantuan kredit untuk ekspor di Indonesia.

Pinjaman ini terdiri dari pinjaman langsung ADB US$ 100 juta dan US$ 100 juta dari bank komersil di mana ADB bertindak sebagai peminjam di bank komersil tersebut.

Selain itu, ADB juga berencana untuk menghibahkan US$ 1,45 juta untuk membantu proyek pengembangan perdagangan dan energi di Indonesia tersebut.

"Investasi ini diharapkan dapat membantu gap pembiayaay yang dihadapi oleh eksportir di Indonesia. Dan pinjaman ini diharapkan dapat mempelopori mekanisme kredit untuk perbaikan efisiensi energi," tutur Direktur Jenderal ADB untuk ASEAN, Kunio Senga dalam siaran pers, Jumat (25/3/2011).

Ketersediaan pinjaman berdenominasi dolar AS berjangka panjang kepada eksportir bakal menambah lapangan pekerjaan baru, yang turun tajam akibat krisis keuangan global.

Pinjaman ini bakal memperkuat cadangan pinjaman dolar yang dimiliki Eximbank guna membiayai usaha nasabahnya.

Adapun pinjaman langsung US$ 100 juta ini memiliki tenor 5 tahun dengan suku bunga LIBOR+1,7%. Sementara pinjaman US$ 100 juta lainnya bertenor 3 tahun.

http://www.detikfinance.com/read/2011/03/25/180641/1601525/4/adb-kembali-kasih-utangan-us--200-juta-ke-ri?f9911023
Baca Selengkapnya......

Kasus Krakatau Steel, Dua Wartawan Mengundurkan Diri

TEMPO Interaktif, Jakarta - Dua wartawan yang diduga meminta jatah saham perdana PT Krakatau Steel Tbk mengundurkan diri. Keduanya berasal dari situs web Detik.com dan harian Seputar Indonesia.

"Yang bersangkutan sudah mengundurkan diri semalam," kata Wakil Pimpinan Redaksi Detik.com Didik Supriyanto ketika dihubungi, Jumat (19/11).

Didik mengatakan pihaknya telah meminta keterangan langsung dari wartawan berinisial I, yang diduga meminta jatah saham, kemarin sore. Dalam sidang internal tersebut I mengakui terlibat jual beli saham.


Namun, Didik mengatakan, wartawannya itu membantah disebut memeras atau intimidasi terhadap Krakatau Steel. Pihaknya, Didik melanjutkan, lalu memberi opsi kepada yang bersangkutan untuk mengundurkan diri atau dipecat. "Yang bersangkutan," kata Didik, "Memilih mengundurkan diri malam harinya."

Sebab, kata Didik, pihaknya tak membolehkan wartawannya melakukan jual beli saham karena dinilai bisa terjadi konflik kepentingan. "Kalau mau jual-beli saham titipkan saja uang ke Danareksa, sebagai pemain langsung tidak boleh," katanya.

Adapun Pimpinan Redaksi Harian Seputar Indonesia Sururi Al-Farouk mengatakan wartawan yang disebut-sebut terlibat pemerasan terhadap Krakatau Steel tersebut bukan wartawan Seputar Indonesia lagi. "Ia bukan wartawan Seputar Indonesia lagi sejak 8 November 2010," katanya.

Karena itu, kata Farouk, pihaknya tak memiliki hubungan apapun dengan kasus dugaan adanya pemerasan terhadap Krakatau Steel yang diduga dilakukan sejumlah wartawan. "Sindo tidak ada hubungannya lagi dengan masalah ini karena ia sudah pindah," katanya.

DWI RIYANTO AGUSTIAR
Baca Selengkapnya......

"Hujat" Nabi, Perempuan Ini Dihukum Mati

ISLAMABAD, KOMPAS.com — Seorang perempuan Kristen (Asia bibi) dijatuhi hukuman gantung di Pakistan setelah dinyatakan bersalah karena menghujat Nabi Muhammad. Asia Bibi, nama perempuan yang merupakan ibu dari lima anak dan berusia 45 tahun, itu menyangkal telah melakukan hujatan tersebut. Kepada para penyelidik ia mengatakan bahwa dirinya dianiaya karena imannya di negara di mana orang Kristen secara rutin menghadapi pelecehan dan diskriminasi.

Kelompok-kelompok Kristen dan para aktivis hak asasi manusia (HAM) mengecam vonis yang dijatuhkan pada hari Senin (8/11/2010) itu dan menyerukan agar undang-undang tentang penghujatan di Pakistan dicabut. Para pendukung Bibi mengatakan, dia sekarang akan mengajukan banding terhadap hukuman yang dijatuhkan di sebuah pengadilan lokal di kota Sheikhupura, dekat Lahore, Pakistan, tersebut.

Ashiq Masih, suaminya, mengatakan, ia tidak sampai hati untuk memberitahukan putusan pengadilan itu kepada dua dari lima anak mereka. "Saya tidak memberitahukan kepada dua anak perempuan saya yang lebih muda tentang putusan pengadilan itu," katanya. "Mereka bertanya kepada saya berkali-kali tentang ibu mereka, tetapi saya tidak punya keberanian untuk memberi tahu mereka bahwa hakim telah menghukum ibu mereka dengan hukuman mati untuk kejahatan yang dia tidak pernah lakukan." Bibi telah ditahan di penjara sejak Juni tahun lalu.

Dalam sidang pengadilan, berdasarkan kesaksian Bibi, diungkapkan bahwa dia sedang bekerja sebagai buruh tani di ladang bersama para perempuan lain ketika ia diminta untuk mengambil air minum. Sejumlah perempuan lain—semuanya Muslim—menolak untuk minum air itu karena dibawa oleh seorang Kristen dan karena itu dinilai "najis". Insiden ini terlupakan sampai beberapa hari kemudian ketika Bibi mengatakan dia diserang massa. Polisi lalu dipanggil dan Bibi dibawa ke kantor polisi demi keselamatan dirinya.

Shahzad Kamran dari Sharing Life Ministry Pakistan, sebagaimana dikutip Dailymail, mengatakan, "Polisi berada di bawah tekanan dari massa Muslim, termasuk para ulama, yang meminta Asia dibunuh karena ia telah berbicara buruk tentang Nabi Muhammad. Jadi, setelah polisi menyelamatkan nyawanya, mereka kemudian mendaftarkan kasus penghujatan terhadap dirinya." Dia menambahkan, Bibi telah diisolasi selama lebih dari satu tahun sebelum dijatuhi hukuman mati pada hari Senin itu. "Sidang pengadilan ini jelas," katanya. "Dia tidak bersalah dan dia tidak mengatakan kata-kata itu."

Kelompok-kelompok HAM percaya, hukum sering digunakan untuk melakukan diskriminasi terhadap agama minoritas, seperti terhadap orang Kristen yang jumlahnya diperkirakan sekitar tiga juta orang di negeri itu. Meskipun belum ada yang pernah dieksekusi berdasarkan undang-undang penghujatan Pakistan, kebanyakan dibebaskan pada tingkat banding, sebanyak 10 orang diperkirakan telah dibunuh ketika masih berada dalam proses di pengadilan.

Ali Hasan Dayan dari Human Rights Watch mengatakan, undang-undang penghujatan bertentangan dengan jaminan terhadap HAM dalam konstitusi Pakistan, dan karena itu undang-udang itu harus dicabut. "Ini merupakan undang-undang cabul," katanya. "Pada dasarnya undang-undang penghujatan digunakan sebagai alat penganiayaan dan untuk menempatkan nilai lain yang tidak ada hubungannya dengan agama. Itu membuat agama minoritas sangat rentan karena (undang-undang itu) sering digunakan untuk melawan mereka."

http://internasional.kompas.com/read/2010/11/13/14262682/Hujat.Nabi..Perempuan.Ini.Dihukum.Mati-8
Baca Selengkapnya......

Mimpi Obama Bukan Mimpi Kita

Akhirnya, Presiden Amerika Serikat Barack Obama beserta rombongan mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, (9/11) sebagai bagian dari lawatan kenegaran selama sepuluh hari ke kawasan Asia Pasifik dan berada di tanah air cukup singkat 9-10 November 2010 ini. Kehadiran Obama kali ini harus dihadapkan pada kenyataan bahwa Indonesia tengah dalam situasi berduka karena disana-sini bencana terus datang silih berganti. Belum pulih bencana banjir Wasior, datang gempa dan tsunami di Mentawai, menyusul letusan Merapi yang hingga kini masih terus dipantau perkembangannya.
Sebelum Obama menginjakkan kaki untuk kunjungan kenegaraan di Indonesia, ada beberapa sambutan dalam bentuk pendapat oleh para pakar di bidangnya yang terlontar di sejumlah media massa tanah air. Salah satu yang menarik perhatian penulis adalah tulisan Profesor William Liddle, dari Ohio State University (Kompas, 3/10), dalam opininya Liddle menyebutkan beberapa hal yang patut menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat Indonesia tentang hubungan Indonesia dengan Obama yang merepresentasikan rakyat AS. Di satu sisi Liddle melihat bahwa sedikit sekali pengaruh Obama pernah tinggal dan mengenyam sekolah dasar di Indonesia terhadap kebijakan luar negerinya. Buktinya, Indonesia yang nota bene merupakan negara Muslim terbesar di dunia sekaligus menjadi negara demokrasi terbesar ketiga setelah AS dan India tidak lantas membuat Indonesia Istimewa di mata Presiden AS ke-44 itu karena pada saat yang sama Obama lebih memilih mendahului mengajak dialog kemitraan dunia Islam melalui mimbar Universitas Al-Alzhar, Kairo padahal rezim pemerintahan Mesir bukanlah sosok yang dipilih secara demokratis dan kurang disukai AS, tetapi tetap saja Jakarta dinomorduakan.

Jika Jakarta istimewa, seharusnya kunjungan pertama Obama setelah dilantik menjadi presiden AS ke kawasan Asia Pasifik, adalah mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, tetapi nyatanya Obama lebih memilih untuk mendarat pertama kali di China, sebab negeri yang kian mempesona lantaran ekonominya tumbuh pesat itu banyak menyimpan dollar AS yang dibutuhkan Obama untuk memulihkan situasi ekonomi negerinya yang remuk akibat pukulan krisis ekonomi global 2008. Sementara ekonomi Inonesia? Jelas kalah jauh dari China.

Pada hari yang sama, Kwik Kian Gie (Kompas, 3/10) dalam opininya, berimajinasi menjadi presiden dan berharap mengeluarkan sejumlah regulasi yang dikontrol oleh pemerintahan yang kuat. Bersikap layaknya presiden yang anti liberalisasi berlebihan dan menguatkan BUMN strategis untuk kepentingan publik, sekaligus meneguhkan posisi Kwik yang memang beraliran ekonomi Merkantilis. Asing boleh berinvestasi tetapi negara tetap berperan. Untungnya penulis tidak melewatkan tulisan lain dari Sri Edi Swasono pada hari berikutnya (Kompas, 4/10) yang secara substansi memiliki kesamaan pandangan dengan Kwik. Yang menarik dari dua ekonom ini adalah adanya kritikan terhadap sikap pemerintah yang masih saja memunculkan watak ambivalensinya. Di satu sisi membela kepentingan rakyat: pro growth, pro poor, dan pro job, tetapi pada saat bersamaan privatisasi BUMN strategis terus digencarkan.

Boleh jadi kedatangan Obama ke Indonesia kali ini tidak dengan senyum sepenuhnya mengingat Obama kini tidak lagi seperti masa awal kepemimpinannya. Obama di masa bulan madu sebagai pejabat dielu-elukan oleh publik AS akan mampu menyulap ekonomi AS dalam sekejap. Menyelesaikan ekses negatif krisis ekonomi global yang episentrumnya berawal di AS sendiri berupa gelombang PHK yang tidak terbendung, perusahaan besar kolaps, pemerintah AS terpaksa mensubsidi perusahaan strategis dengan mekanisme dana talangan (bail out), psimisme yang muncul ketika itu adalah pemerintah AS yang menjadi kampiun kapitalisme menelan ludah sendiri karena mengintervensi pasar.

Obama tidak bisa menghindari warisan kebijakan partai Republik yang hingga kini menciderai jalan kebijakan Obama. Terlalu sulit bagi Obama untuk memulangkan prajuritnya di Timur Tengah sementara proyek demokrasi belum usai. Obama belum terbiasa menghadapi kenyataan sulit krisis ekonomi seperti sekarang. Sementara publik AS tidak sabar menanti perubahan yang dijanjikan Obama saat kampanye. Ekses dari ketidaksabaran publik AS itu berdampak signifikan terhadap partai yang mengantarkan Obama ke puncak, Partai Demokrat beberapa kali mengalami kekalahan pada pemilu sela legislatif, menurut sejumlah analis ini membuktikan bahwa Obama dan partainya tengah divonis oleh publik AS, selain itu secara otomatis kemenangan partai Republik akan menguatkan posisi mereka di Parlemen dan Senat sehingga kebijakan Obama nantinya akan terganjal politisasi di tingkat elit (NYT, 4/10).

Beda Mimpi

Antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Obama memiliki banyak kesamaan–keduanya berasal dari partai demokrat di Indonesia dan partai demokrat di AS anggap saja sebagai sebuah kebetulan semata. SBY memiliki mimpi untuk terus mengejar ketertinggalan dari negara-negara tetangga dan meraih reputasi sebagai negara berpengaruh di bidang ekonomi baik di tingkat Asia maupun dunia dengan target 2015 sebisa mungkin terpenuhi, sementara Obama hendak menjaga tradisi sebagai pemeran utama geo-ekonomi yang kini mulai diganggu oleh kelompok BRIC (Brasil, Rusia, India dan China). Sby dan Obama memiliki mimpi untuk menjadi jembatan yang menghubungkan Timur dan Barat melalui forum-forum dialog.

Selain pada bidang ekonomi, tradisi kunjungan negara-negara besar ke negara kepulauan seperti Indonesia tidak serta merta melewatkan pembicaraan isu-isu strategis di bidang keamanan. AS misalnya berkali-kali menempatkan Indonesia sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik untuk meredam laju terorisme internasional. Sehingga, pertemuan SBY-Obama kali ini tidak jauh-jauh dari pembicaraan itu dan tentu pembicaraan lainnya. Muaranya selalu pada mimpi (kepentingan) nasional masing-masing.

Arti kunjungan Obama yang memang terlambat ini adalah, penting bagi Indonesia untuk berkaca diri seperti disarankan profesor Liddle, yang menyebut Indonesia memiliki potensi untuk menarik perhatian negara manapun-termasuk negara kelahiran Liddle–tetapi perlu kesabaran bagi Indonesia untuk mengelola potensi yang dimiliki, baik potensi yang berbentuk materi maupun non materi. Materi yang dimaksudkan tentu saja kekayaan alam yang melimpah ruah itu. Sementara potensi non-materi itu adalah SDM yang tiap tahun lahir dari rahim universitas-universitas terkemuka di tanah air, yang sayangnya tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah, alih-alih memberikan mereka pekerjaan untuk mengelola BUMN, tenaga berkualitas itu justru dimanfaankan korporasi asing dengan bayaran melimpah, dan pada saat bersamaan pemerintah gemar melakukan privatisasi dan asingisasi BUMN strategis yang sebetulnya menjadi kunci keberhasilan kampiun baru bidang ekonomi, kelompok BRIC.

Jhon Naisbit dalam Megatrends terbarunya memprediksikan mimpi-mimpi China secara bertahap, menurutnya setelah China berhasil menggelar Olimpiade, target negeri tirai bambu itu berikutnya adalah membawa pulang penghargaan Nobel ekonomi sebagai apresiasi kesuksesan dalam membangun. Bagaimana dengan mimpi Kita diwakili Presiden SBY?

http://politik.kompasiana.com/2010/11/10/mimpi-obama-bukan-mimpi-kita/
Baca Selengkapnya......

Pemerintah Kesulitan Tagih Piutang Rp 62 Triliun

Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto menyatakan piutang negara bertambah menjadi Rp 62 triliun per Mei 2010, dari Rp 51 triliun pada awal tahun. Jumlah ini meningkat karena pemerintah kesulitan melakukan tagihan.

"Itu kan dulu Desember 2009, sekarang kira-kira Rp 62 triliun," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (11/6/2010).

Sebelumnya, pada awal Januari lalu, Hadiyanto menyebut saat ini ada sekitar 166 ribu berkas piutang negara dengan nilai outstanding hingga Rp 51 triliun. Menurut dia, pengutang kelas kakap sebagian besar adalah eks obligor penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) dalam kasus BLBI.

"Tahun ini, uang yang masuk dari piutang negara hasil lelang aset obligor sekitar Rp 460 miliar," sebutnya.

Penambahan jumlah tersebut, lanjut Hadiyanto, terkait dengan penyerahan tugas mengurusi piutang tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sebelumnya, masalah piutang ini masih menjadi urusan direktorat teknis terkait.

"Kan pada saat Desember lalu itu belum dilakukan penyerahan ke BPN. Jadi masuknya ke direktorat teknis, belum ada penyerahan dari instansi pemerintah. Itu selalu mutasinya ada. Tapi kembali ya besarnya ini tidak selalu merefleksikan nilai market dari piutang itu, karena ya itu jaminannya tidak mencukupi," ujarnya.

Hadiyanto mengakui terdapat kesulitan dalam penyelesaian piutang ini karena beberapa alasan. Pertama, pinjaman piutang itu tidak selalu didukung oleh jaminan yang cukup. Kedua, kalau pun jaminannya cukup ada sengketa hukum terhadap jaminan. Ketiga, terdapat masalah hukum dengan pihak ketiga.

"Jangankan mengeksekusi, mengumumkannya saja susah. Jadi pengurusan piutang dalam Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) DJKN berbeda dengan pengurusan piutang negara yang basisnya berasal dari kewajiban kenegaraan, seperti piutang pajak, piutang bea cukai," jelasnya.

Oleh karena itu, Hadiyanto pesimistis dapat menyelesaikan masalah piutang tersebut. Apalagi untuk penghapusan piutang diperlukan pembicaraan dengan DPR.

"Untuk mengharapkan 100% recovery dari itu, rasanya berlebihan. Piutang itu tidak ada konsep pemutihan yang ada yang ada penghapusan piutang. Kalau penghapusan piutang write off itu harus persetujuan DPR, jadi harus ke DPR," tukasnya.

Sumber: http://www.detikfinance.com/read/2010/06/11/160042/1376437/4/pemerintah-kesulitan-tagih-piutang-rp-62-triliun?f9911013
Baca Selengkapnya......

Piutang Pemerintah di 20 Bank Masih Bermasalah

Jakarta - Pemerintah kini masih memiliki tagihan di 20 bank yang dilikuidasi pada masa krisis tahun 1998. Piutang-piutang itu kini masih bermasalah.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (2/9/2010).

Agus Marto menyatakan tagihan-tagihan dari bank yang terlikuidasi tersebut belum dapat diselesaikan karena tidak ada jaminannya dari bank tersebut ke BLBI.

"Kita kan ada 20-an bank lebih yang tagihannya belum diselesaikan karena sudah tidak ada jaminannya dan itu merupakan tagihan negara yang bermasalah," ujar Agus.

Namun, Agus Marto mengaku tidak mengetahui jumlah total tagihan tersebut.

"Saya mesti cek sama Pak Hadiyanto(Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan)," ujarnya.

Yang pasti, lanjut Agus, pemerintah secara rutin memeriksa kelanjutan dari berbagai tagihan di bank-bank yang sudah almarhum itu.

"Kalau tagihan-tagihan pemerintah atas bank-bank yang dilikuidasi eks-BPPN dan eks permasalahan tahun 1998 kita secara teratur follow up dan kita tingkatkan supaya kita belajar dari mahalnya upaya perbaikan industri keuangan dan perbankan di tahun 1998," urainya.

Mengenai surat yang diminta Kejaksaan Agung untuk melakukan gugatan terhadap Sjamsul Nursalim atas tunggakan Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), Agus Marto menyatakan akan segera menandatangani surat tersebut sesegera mungkin.

"Kalau seandainya ada pertanyaan khusus terkait dengan tagihan eks-BDNI atau Syamsul Nursalim nanti saya akan cek dan itu harusnya kita respon dan kita dukung dengan tinggi inisiatif-inisiatif untuk mengejar tagihan itu. Saya belum inget langsung tapi kalau seandainya ada itu biasanya langsung disiapkan responnya untuk saya tandatangani. Secepatnya..pasti," paparnya.

sumber: http://www.detikfinance.com/read/2010/09/02/105033/1433373/4/piutang-pemerintah-di-20-bank-masih-bermasalah?f9911013
Baca Selengkapnya......

Ketua DPR: Pembangunan Gedung Baru Tak Bisa Dibatalkan

Jakarta - Ketua DPR Marzuki Alie menjelaskan bahwa pembangunan gedung baru DPR tidak bisa dibatalkan. Sebab, semua detail rencana pembangunan gedung sudah selesai, tinggal menunggu pelaksanaan pembangunan fisik saja.

"Kita ini harus berpikir rasional, panitia kerja pembangunan gedung kan sudah bekerja juga menjalankan usulan anggota DPR lalu," tegas Ketua DPR Marzuki Alie, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2010).


Marzuki menuturkan, sebagian dana juga sudah dipakai untuk membayar konsultan. Jika pembangunan dibatalkan, semua kerja keras anggota DPR periode sebelumnya menjadi sia-sia.

"Konsultannya sudah dibayar, desainnya sudah selesai untuk 27 lantai. Kemudian kita rencanakan menjadi 36 lantai karena satu anggota Dewan akan dilengkapi 5 staf ahli," papar Marzuki.

Marzuki heran, ada saja anggota DPR yang berpura-pura menolak pembangunan gedung baru. Sebab, rencana pembangunan gedung sudah dikonsultasikan kepada MPR dan DPD dan semuanya setuju.

"Sudah kita bicarakan kok dengan DPD dan MPR. Kalau ada anggota DPR yang menolak atas nama siapa? Atas nama fraksi itu bulat saja, kalau ada yang mencari panggung untuk bicara silakan saja," terang Marzuki.

Marzuki berharap rakyat memahami keperluan DPR untuk meningkatkan kualitas. Marzuki berharap rakyat tidak terprovokasi oleh penjelasan tidak jelas dari sumber yang tidak kompeten.

"DPR itu harus mampu menjadi penyeimbang pemerintah dan harus didukung struktur yang mumpuni. Jangan termakan upaya pelemahan DPR jadi terlihat selalu jelek," terang Marzuki.

Terkait keterangan dari pelaksana proyek pembangunan gedung baru, Marzuki meminta media tidak asal mengambil sumber. Menurutnya pelaksana proyek tidak memahami kepentingan pembangunan gedung DPR.

"Mereka itu salah bicara, ini kantor DPR masa ada kolam renang dan spa segala. Media harap tidak mengambil sumber yang tidak kompeten," tutupnya.
Baca Selengkapnya......

Semester I-2010 Produk China Rebut 70% Pasar Produk IKM

Jakarta - Hasil kajian Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyatakan produk-produk industri kecil dan menengah (IKM) China menguasai 70% pasar domestik pada semester I-2010. Berbagai peralatan, mesin, hingga buah-buahan mendominasi impor dari Cina.




"Hipmi mencatat lebih dari 70% barang-barang impor tersebut merupakan produk IKM China," ucap Ketua Bidang Perdagangan Luar Negeri Himpi Harry Warganegara di Jakarta melalui siaran persnya, Minggu (8/8/2010).

Ia menjabarkan produk-produk yang dimaksud antara lain: peralatan listrik atau mesin, pesawat mekanik, produk-produk dari besi dan baja, barang-barang terbuat dari plastik dan garmen dari kapas, suku cadang kendaraan, sampai buah-buahan.

Berdasarkan pantauan Hipmi, barang-barang IKM asal China semakin diminati masyarakat sebab daya beli masyarakat atas produk-produk lokal melemah sejalan dengan naiknya harga-harga barang.

"Tampaknya, dengan inflasi yang naik sampai 1,57% (Juni-Juli) menunjukan masyarakat semakin sensitif dengan soal harga," jelas Harry.

Penilaian HIPMI ini ditopang oleh data Data BPS. Data menunjukan, Total nilai impor China ke RI sebesar US$ 8,99 miliar. Sepanjang tahun impor tersebut terus meningkat tajam.

Pada 2004, total impor China ke Indonesia hanya 7,9% dari total impor nasional. Pada 2009 melonjak 19,77%. Sepanjang 2004-2008 naik sebesar 35,1% (sebagian besar impor barang modal dan bahan baku penolong masing-masing 59,3% dan 29,5%).

Harry menjelaskan makin merajalelahnya produk Cina ini menjadi tantangan yang berat bagi pemerintah untuk meningkatkan daya saing IKM dan efisiensi industri dalam negeri.

Ia memperkirakan, bila pemerintah belum mengambil langkah-langkah nyata untuk membenahi daya saing, IKM domestik akan semakin berat bersaing dengan China pada semester II-2010.

Beberapa kendala yang menghadang IKM domestik pada semester II diantaranya, suku bunga masih tinggi, kenaikkan tarif dasar listrik, minimnya infrastruktur, dan minimnya akses pasar IKM.

"Dengan inflasi yang berpeluang 6%, Hipmi memperkirakan bank sentral akan mengeluarkan kebijakan moneter yang memperketat likuiditas salah satunya minimal suku bunga pinjaman tidak turun sampai single digit," tegasnya.

Hal itu terlihat dari putusan bank sentral yang masih mempertahankan bunga acuan (BI rate) pada level 6,5%.

kom: hayoo siapa yang mau tanggung jawab nih????
Baca Selengkapnya......

Redenominasi Rupiah Angkat Harkat RI

Jakarta - Kebijakan redenominasi mata uang rupiah yang akan dilakukan Bank Indonesia (BI) diyakini akan mengangkat harkat negara di mata internasional. Karena nominal rupiah tidak akan jauh dibanding mata uang negara lain, seperti dolar AS.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan ketika dihubungi detikFinance, Sabtu (7/8/2010).



"Redenominasi akan sangat mengangkat harkat kita. Dengan Rp 1.000 jadi Rp 1, nilai mata uang kita terkesan lebih keren. Ya itu kalau mau ngomong keren-kerenan. Kan nanti disebutnya US$ 1 sama dengan Rp 9, bukan Rp 9.000 lagi," ujar Rusman.

Namun, selain itu, Rusman juga melihat redenominasi ini mampu memudahkan penghitungan keuangan di Indonesia. "Ya itu juga memudahkan pembayaran," jelasnya.

Hal ini juga sempat dikatakan Inspektur Jenderal Hekinus Manao yang menyebutkan terdapat 2 keuntungan redenominasi rupiah. Pertama, mempermudah perhitungan APBN.

"Pertama, APBN jauh menjadi lebih sederhana karena dengan APBN yang sudah Rp 1.000 triliun sudah tak bisa lagi menggunakan kalkulator paling canggih sekalipun di toko," ujar Hekinus.

Hekinus menyatakan dengan begitu, perhitungan APBN di DPR bisa dihitung bersama-sama dengan kalkulator biasa, tanpa perlu menggunakan program Microsoft Excell karena tidak semua bisa mengoperasikan program tersebut.

"Jadi bisa lebih simpel dong. Bisa pakai kalkulator pasar atau handphone. Jadi redenominasi itu tidak mengkhawatirkan bagi APBN. Meskipun ada tambahan sen, itu tidak masalah karena sen itu hanya keputusan, mau dimasukkan atau tidak karena hanya satu rupiah saja. Bahkan Amerika punya dime selain sen, mereka oke oke saja. Secara akuntansi pun tidak masalah, APBN bisa diubah kapan pun tanpa ada masalah. Memang seharusnya seperti itu," ujarnya.

Keuntungan kedua, lanjut Hekinus, redenominasi ini akan membuat mata uang rupiah tidak terlalu jauh disetarakan dengan mata uang lain di ASEAN, misalnya Singapura yang jumlah nolnya sedikit.

"Padahal pada tahun 1967 pernah juga dilakukan (redenominasi) di Indonesia dan nggak ada masalah. Kalau schenering itu sekitar tahun 1959/1960, itu baru susah," kenangnya.

(nia/dnl)

kom: capek deh, rupiah diredenominasi mulu. gini nih kan udah dibilangin sm nenek moyang kalo sistem ekonomi kapitalis itu self destructif n krisis di sistem ini merupakan siklus. haduh..
Baca Selengkapnya......

Hanson Garap Pengadaan Tabung Elpiji 3 Kg Senilai Rp 15 Miliar

Wahyu Daniel - detikFinance

Jakarta - PT Hanson Internasional Tbk (MYRX) melalui anak perusahaannya PT Apinus Rama menggarap pengadaan tabung elpiji 3 kg sebanyak 126.435 unit atau senilai Rp 15 miliar, setelah memenangkan tender proyek tersebut dari Pertamina.

"Kami menyambut baik kemenangan ini, karena secara otomatis bisa mendongkrak kinerja perusahaan menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya," kata DIrektur perseroan Sali Soemadisastra dalam siaran pers yang diterima detikFinance, Sabtu (7/8/2010).

Hanson mendapatkan proyek ini setelah mengikuti lelang pengadaan tabung elpiji 3 kg dan valve sebanyak 8 juta pada April 2010. Kemudian, sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina No. 045./F00000/2010-S5 tanggal 5 Mei 2010 Tentang Keputusan Penetapan Pemenang Pengadaan Tabung elpiji 3 kg dan valve, PT Apinus Rama mendapatkan pekerjaan sejumlah 126.435 unit tabung elpiji 3 kg dan valve.

Sali mengatakan, berbagai peristiwa yang terjadi beberapa bulan belakangan ini telah mengakibatkan kekosongan suplai tabung gas di pasar. Akibatnya, kekurangan pasokan tabung gas telah diisi oleh tabung-tabung yang ilegal yang tidak memiliki standardisasi yang jelas.

"Hal ini jelas sangat merugikan terutama konsumen. Pihak Pertamina sendiri telah aktif turun tangan untuk 'menyingkirkan' keberadaan tabung-tabung ilegal tersebut sambil memastikan penarikan tabung-tabung yang sudah habis masa usia kegunaannya," kata Sali.

Dia memprediksi, dalam waktu dekat akan terjadi lonjakan permintaan pasokan tabung gas. Mengantisipasi hal tersebut, perseroan sudah mempersiapkan berbagai hal untuk menangkap peluang yang baik ini.

"Apalagi dengan kapasitas produksi yang kami miliki, kami siap untuk mengantisipasinya," tegas Sali.

(dnl/dnl)
Baca Selengkapnya......

Bos Djarum dan BCA Masih Terkaya se-Indonesia

Nurul Qomariyah - detikFinance

Jakarta - Pemilik perusahaan rokok Djarum dan juga BCA, Budi Hartono masih menempati peringkat pertama orang terkaya di Indonesia versi majalah GlobeAsia. Nilai kekayaan Budi Hartono juga meningkat pesat, bersama dengan para milyarder Indonesia lainnya.

Majalah Globe Asia melansir, nilai kekayaan para taipan-taipan tersebut meningkat seiring membaiknya pasar modal dan juga pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah sempat terkena dampak krisis.

"Dengan melihat fakta bahwa kekayaan para jutawan tersebut terkunci pada sumber daya alam, maka sekarang ini telah menjadi waktu yang menyenangkan bagi para pebisnis. Dan daftar 150 orang terkaya GlobeAsia membuktikan, kekayaan telah tercipta dengan cepat," ujar Tanri Abeng, publisher Globe Asia.


Total kekayaan 150 jutawan dalam daftar GlobeAsia mencapai US$ 61,5 miliar pada tahun 2010 ini, atau berarti meningkat 22% dibandingkan tahun 2009. Kenaikan nilai kekayaan itu terutama karena berbagai faktor seperti penguatan nilai tukar rupiah, kenaikan IHSG hingga 60% dan kuatnya harga komoditas.

Berikut daftar 10 orang terkaya Indonesia versi GlobeAsia, seperti dikutip dari siaran persnya, Minggu (30/5/2010).

1. Budi Hartono US$ 4,8 miliar
2. Eka Tjipta Wijaya US$ 4 miliar
3. Anthony Salim US$ 3,6 miliar
4. Aburizal Bakrie US$ 3 miliar
5. Martua Sitorus US$ 2,5 miliar
6. Putra Sampoerna US$ 2,4 miliar
7. Sukanto Tanato US$ 1,8 miliar
8. Dato Low Tuck Kwong US$ 1,4 miliar.
9. Peter Sondakh US$ 1,3 billion
10. Eddy William Katuari US$ 1,3 billion.


Daftar ini berarti hanya sedikit berbeda dari daftar yang dirilis majalah Forbes akhir 2009 lalu yakni:


1. R. Budi & Michael Hartono US$ 7 miliar
2. Martua Sitorus US$ 3 miliar
3. Susilo Wonowidjojo US$ 2,6 miliar
4. Aburizal Bakrie US$ 2,5 miliar
5. Eka Tjipta Widjaja U$S 2,4 miliar
6. Peter Sondakh US$ 2,1 miliar
7. Putera Sampoerna US$ 2 miliar
8. Sukanto Tanoto US$ 1,9 miliar
9. Anthoni Salim US$ 1,4 miliar
10. Soegiharto Sosrodjojo US$ 1,2 miliar.



(qom/qom)
Baca Selengkapnya......

Atasi Krisis Yunani, Uni Eropa dan IMF Gelontorkan 750 Miliar Euro

BRUSSELS-Guna menangkis wabah penularan krisis yang mendera Yunani menyebar ke zona Eropa, menteri keuangan Uni Eropa akhirnya menyepakati dana talangan sebesar 500 miliar euro atau 430 miliar poundsterling. Dana Moneter Internasional (IMF) juga akan memberikan kontribusi dana sebesar 250 miliar euro.

Paket penyelamatan tersebut disepakati setelah 11 jam para petinggi Uni Eropa, termasuk para menteri keuangan Eropa mengadakan pertemuan di Brussels, Belgia pada Ahad (9/5). Langkah penyelamatan ini merupakan paket penyelamatan terbesar dalam dua tahun terakhir sejak para pemimpin negara G20 melemparkan dana talangan atas runtuhnya Lehman Brothers di Amerika Serikat (AS). Program penyelamatan tersebut disepakati akan berlangsung selama tiga tahun ke depan.


Guna memperkuat skema penyelamatan ekonomi Uni Eropa, Komisi Eropa turut menyumbangkan dana darurat sebesar 60 miliar euro atau 75 miliar dollar AS. Sementara itu, 16 negara yang menggunakan mata uang euro juga memberikan sokongan dana sebesar 440 miliar euro.

Menteri Keuangan Spanyol, Elena Salgado, seperti dikutip BBC pada Senin (10/5), menyatakan paket penyelamatan ini dilakukan untuk menjaga kestabilan nilai tukar euro dan perekonomian zona Eropa.

“Ini menunjukkan bahwa keputusan kami menempatkan dana yang cukup besar dalam rangka menyelamatkan stabilitas di Eropa. Selain itu, langkah ini dilakukan untuk mengatur dan mengawasi sistem keuangan, terutama yang menyangkut keuangan derivatif,” paparnya.

Senada ditegaskan oleh Ketua Komisi Eropa bidang Keuangan, Olli Rehn, menurutnya apa pun akan dilakukan untuk menyelamatkan kestabilan euro. “Kita harus mempertahankan nilai tukar euro dengan cara apa saja,” tegasnya.

Sebelumnya,pada Jumat (7/5) lalu, para pemimpin zona Eropa juga telah mengesahkan paket penyelamatan untuk mengatasi krisis Yunani senilai 110 miliar euro. Dari total dana penyelamatan tersebut, IMF ikut menggelontorkan dana sebesar 30 miliar euro.

Menurut Kepala IMF, Dominique Strauss-Kahn, IMF terlibat dalam penyelamatan ketegangan di Eropa terutama Yunani dalam rangka menyelamatkan kepentingan masyarakat internasional.

Seperti diketahui, Yunani bergejolak hingga titik teratasnya akibat beban utang yang dimiliki negara itu. Saat ini defisit anggaran Yunani telah mencapai 12,7 persen dari produk domestik bruto (PDB) dengan total utang 300 miliar Euro atau 400 miliar dollar AS. Dengan begitu, total keseluruhan utang yang dimiliki Yunani ini setara 112 persen dari PDB, meningkat 99 persen dibandingkan 2008 lalu.

Akibatnya, pasar modal di berbagai belahan dunia dan nilai tukar euro tergoyang. Bahkan, dikhawatirkan kondisi buruk di Yunani akan menyebar ke Portugal, Spanyol dan Irlandia.

Kendati Uni Eropa telah bersiaga satu untuk menyelamatkan perekonomiannya, Federal Reserve, Bank Sentral AS menyatakan akan turut serta membantu. Fed akan memberikan pertolongan dengan cara pemberian fasilitas swap untuk mengurangi ketegangan pasar di Eropa.

Dalam sesi wawancara dengan media Rusia, Presiden AS Barack Obama mengatakan, “Saya sangat prihatin dengan apa yang terjadi di Eropa. Menurut saya, apa yang sedang melanda Eropa ini adalah sebuah masalah yang sangat serius,” tandasnya. (republika.co.id, 10/5/2010)
Baca Selengkapnya......

Rekomendasi KUII V: Tolak Hukum Warisan Belanda, Sekularisme, Liberalisme dan Kapitalisme

HTI Press. Sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka hendaknya pranata sistem hukum dan perundang-undangan terus diperbaharui dengan meninggalkan berbagai produk hukum warisan kolonial Belanda dan lainnya yang bertentangan dengan Syariah Islam.

“Menangkal pula masuknya produk hukum yang mengandung sekularisme, liberalisme, dan kapitalisme,” ujar Prof Chamamah, dari Tim Perumus Rekomendasi membacakan hasil sidang Komisi Rekomendasi Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) V, pada Sidang Pleno Terakhir, Ahad (9/5) di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta.


Di samping itu Chamamah pun menegaskan bahwa ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dengan prinsip keadilan termasuk di dalamnya keadilan ekonomi harus direvisi.

“Setujuuu…!” ujar ratusan peserta kongres ketika Ketua SC KH Din Syamsuddin menanyakan apakah peserta kongres setuju dengan hasil rekomendasi setebal 10 halaman tersebut.[] joko prasetyo
Baca Selengkapnya......

SBY Munculkan Masalah untuk Alihkan Masalah Utama

Mantan Danpuspom TNI dan Jamintel Mayjen (Purn) Syamsu Djalal menyesalkan langkah-langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam mengatasi masalah.

“Alih-alih mengatasi masalah, langkah SBY malah menimbulkan masalah baru. Dia (SBY) harus bisa bersikap tegas seperti seorang TNI,” tegas Syamsu Djalal, di Jakarta, Jumat (23/4).

Menurut mantan Jaksa Agung Muda bidang Intelejen (Jamintel) ini, langkah mencolok terlihat dari respons SBY terkait masalah skandal Bank Century. Tidak ada satu pun pidato atau komentar SBY yang bertujuan meredam skandal tersebut.

“SBY semakin tidak transparan dan mengalihkan substansi masalah Century,” ujarnya.

Diakui Syamsu, dari jaringan yang dia miliki, banyak informasi yang mengindikasikan persoalan yang muncul saat ini adalah pengalihan isu utama, yakni kasus Century. Misalnya, terorisme di Aceh, Cicak vs Buaya, skandal pajak Gayus, Susno Duaji dan kerusuhan di Koja, Jakarta.

“Di saat polisi dan jaksa yang seharusnya segera memproses rekomendasi pansus Century, justru institusi itu disibukkan oleh persoalan internalnya sendiri. Apa ini sebuah kebetulan belaka?,” heran Syamsu.

Menurut Syamsu, karut-marut penegakan hukum dan penyelenggaraan negara saat ini terjadi karena Presiden SBY tidak tegas, tidak seperti seorang TNI yang memegang Sapta Marga.

“Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 sudah tegas menyatakan tujuan negara Indonesia. Tugas mendasar itu tidak lagi dipedulikan oleh rezim SBY,” tukasnya. (mediaindonesia.com, 23/4/2010)
Baca Selengkapnya......

BI Minta Sri Mulyani Segera Selesaikan Masalah Pajak Bank Syariah

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mendesak Kementerian Keuangan untuk segera menyelesaikan masalah kewajiban pajak berganda (double tax) bank-bank syariah. Seharusnya, sejak 1 April 2010 double tax sudah lagi tidak menjadi masalah bagi bank-bank syariah.

"Kewajiban pajak berganda terutang yang masih ditagih kepada bank-bank syariah sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan agar segera diselesaikan," ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman D Hadad kepada detikFinance di Jakarta, Minggu (25/04/2010).


Muliaman mengatakan, sesuai dengan undang-undang Nomor 42/2009 mengenai PPn yang berlaku pada 1 April 2010 masalah pajak bank syariah sudah seharusnya selesai.

"Maka, pajak tidak lagi jadi masalah karena pajak berganda sudah bisa diselesaikan sejak 1 April 2010 lalu," katanya.

Bank sentral juga memastikan masalah pajak yang melilit bank-bank syariah tidak akan terjadi lagi kedepan.

Sebelumnya, bank-bank syariah yang bernaung dibawah Asosiasi Bank-Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) memutuskan untuk menempuh jalur hukum terkait utang pajak yang masih ditagih oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan data Ditjen Pajak utang-utang-utang bank syariah mencapai Rp 400 miliar.
(dru/epi)
Baca Selengkapnya......

Kwik: Target Rp 10.000 T Tak Masuk Akal

JAKARTA- Ekonom senior Kwik Kian Gie mengaku kaget dengan rencana program kerja pemerintah dalam lima tahun ke depan yang hendak mendapatkan dana investasi Rp 10.000 triliun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen.

“Pemerintah butuh investasi Rp 10.000 triliun dalam lima tahun atau Rp 20.000 triliun dalan 10 tahun. Saya kaget dengan itu terus siapa yang bisa berinvestasi sebanyak itu. Mau dapat dari mana?” kata Kwik dalam diskusi Jumatan di Gedung DPD RI Jakarta, Jumat (23/4/2010).


Menurut Kwik, Wakil Presiden Boediono sendiri belum tahu dana investasi sebanyak itu diperoleh dari mana. “Kalau memang tahu siapa yang akan investasi kenapa tidak bilang investasi tumbuh Rp 100.000 triliun saja,” kata dia.

Kalau untuk mendapatkan nilai investasi sebesar itu dari perusahaan asing, Kwik mengatakan itu tidak masuk akal. Sebab, selama ini investasi perusahaan asing di Indonesia tidak transparan.

“Pemerintah selama ini dapat royalti dan pajak dari perusahaan asing. Dan belum ada yang berani menyebutkan berapa yang diperoleh pemerintah,” kata dia. (kompas.com, 23/4/2010)
Baca Selengkapnya......

IMF Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 6%

Wahyu Daniel - detikFinance

Washington - International Monetary Fund (IMF) kembali mengubah proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2010 menjadi 6% dari angka prediksi awal 5,5%. Perbaikan proyeksi itu karena Indonesia dinilai melakukan berbagai perbaikan khususnya dari sisi fiskal dan moneter.

Demikian disampaikan IMF dalam World Economic Outlook yang dikeluarkan pada April 2010 yang dikutip detikFinance, Kamis (22/4/2010).


IMF mengatakan, kondisi ekonomi di negara-negara emerging markets saat ini semakin menunjukkan tren yang sangat positif. Iklim investasi mengalami perubahan yang signifikan dan cukup besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.

"Negara seperti Brazil, China, India, dan Indonesia terbukti mampu mempertahankan pertumbuhannya yang kuat. Bahkan saat mereka sedang menghadapi lemahnya pemulihan ekonomi, negara-negara ini mampu dengan cepat menarik modal asing masuk," ujar laporan tersebut.

Menurut IMF, ekonomi di negara-negara berkembang cukup baik di tengah krisis ekonomi global yang terjadi, dan mereka bisa mempertahankan stimulus fiskalnya dengan baik.

"Di antara negara-negara di ASEAN, perekonomian Indonesia telah membuktikan ketahanan yang sangat kuat dengan realisasi pertumbuhan sebesar 4,5% di 2009. Berkat kuatnya permintaan di domestik dan berkurangnya ketergantungan terhadap ekspor dan impor. Perekonomian Indonesia diproyeksi akan tumbuh 6% di 2010 dan 6,25% di 2011 melalui peningkatan investasi swasta," tutur IMF.

kom: haduuh, tuh liat negara kita masih di setir IMF, kapan bisa mandiri dari penjajah negara kita??
Baca Selengkapnya......

Ditjen Pajak Lepaskan 4 Atasan Gayus

Ramdhania El Hida - detikFinance

Jakarta - Dari 10 atasan Gayus Tambunan yang dibebastugaskan, sebanyak 4 orang dilepaskan dan tidak dikenakan sanksi karena terbukti tidak terlibat. Namun keempat orang ini belum tentu dikembalikan ke posisi mereka semula.

Kepala Biro Humas Ditjen Pajak, Iqbal Alamsyah menyatakan belum ditemukan indikasi keempat mantan atasan Gayus terlibat. Dia menjelaskan pemberhentian sementara mereka terdahulu merupakan tindakan cepat Ditjen Pajak menanggapi kasus yang menyeret salah satu pegawainya, Gayus Tambunan.


"Itu merupakan quickrespon (tindakan cepat), jadi saat itu ada kasus, langsung saja satu jabatan setingkat langsung dinonaktifkan guna penyidikan," ujarnya saat ditemui detikfinance di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/4/2010).

Sebelumnya, Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak telah menghentikan penyidikan kepada empat karyawannya yang diduga terlibat dalam kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan. Iqbal mengatakan, pemberhentian penyidikan tersebut karena keempatnya terbukti tidak terlibat dalam kasus Gayus.

Meski demikian, lanjutnya, keempatnya belum tentu kembali menduduki jabatan awal mereka."Belum tentu kembali, masih bisa dirotasi," ucapnya.

Iqbal memaparkan keempat orang tersebut adalah:

* Mantan Kasubdit Banding dan Gugatan I Dwi Astuti (Kabid Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kalimantan Selatan dan Tengah)
* Mantan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi Erma Sulistyarini (Kabid Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Jawa Timur II)
* Kasi Pengurangan dan Keberatan II dan Pjs Kasi Pengurangan dan Keberatan I Agus Budiono (masih menjabat)
* Kasi Pengurangan dan Keberatan IV dan Pjs Pengurangan dan Keberatan III Emir Herteniza (masih menjabat).

Menanggapi nama baik mereka yang sempat tercoreng atas pemberitaan media selama ini, Iqbal menegaskan pihaknya akan menyampaikan kembali ke media bahwa mereka belum dinyatakan bersalah.

"Kan waktu itu kita sampaikan ke media tapi cuma inisial, tapi media sampaikan namanya langsung. Makanya sekarang kita sampaikan lagi," tegasnya.

Baca Selengkapnya......